WAWASAN NUSANTARA “Wawasan Nusantara Dalam Kacamata Mahasiswa”


            Wawasan nusantara apabila kita terjemahkan kata per kata bisa di jadikan dua kata yang mampu berdiri sendiri yaitu wawasan dan Nusantara. Wawasan sendiri dapat diartikan sebagai pengetahuan seseorang, kelompok, ataupun suatu bangsa yang mampu mengubah pola pikir suatu bangsa tadi terhadap suatu hal yang menyangkut kehidupan berbangsa. Sedangkan nusantara berasal dari dua kata dasar yaitu nusa (pulau) dan antara (berjarak) yang apabila digabungkan dan diartikan secara harfiah dengan arti sebuah Negara yang terdiri banyak pulau-pulau yang terpisah tapi bukan hanya letak pulau itu sendiri yang terpisah selain iu terdapat pula beragam suku, bahasa, budaya yang berbeda pula.
            Saat kita lihat dari sisi sejarah wawasan nusantara itu sendiri, wawasan nusantara itu sendiri sudah digagas pata masa pemerintahan hayam wuruk di majapahit dengan mahapatih gajah mada yang telah bejanji tidak akan bersenang-senang sebelum mampu menyatukan nusantara di Indonesia. Hal ini dapat dilihat sebagai cerminan yang menyatakan bahwa wawasan nusantara juga telah dimulai pada masa kerajaan. Gagasan ini mulai berkembang lagi pada masa penjajahan dimana terjadilah sumpah pemuda (1928) yang telah menyatukan pelajar dan pemuda dari seluruh Indonesia  untuk  menyatakan bahwa mereka adalah berbangsa, bertumpah darah dan berbahasa yang satu yaitu Indonesia.
            Sejarah mengenai wawasan nusantara ini berlanjut pada masa pra kemerdekaan dimana Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bentukan jepang mulai membahas batas-batas wilayah Negara Indonesia dan berusaha menyatukan kepulauan Indonesia. Hal ini dilakukan karena apabila berdasar Ordonantie (UU Belanda) 1939 kepulauan Indonesia memiliki batas wilayah lautan antar pulaunya sehingga Indonesia bukan Negara kesatuan. Dan akhirnya keluarlah Deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 merupakan pengumuman pemerintah RI tentang wilayah kedaulatan perairan negara Republik Indonesia kepada dunia, yang berisi tiga hal yang mengatur batas wilayah Indonesia. Isi yang pertama pada deklarasi juanda adalah, Cara penarikan batas laut wilayah tidak lagi berdasarkan garis pasang surut (low water line), tetapi pada sistem penarikan garis lurus (straight base line) yang diukur dari garis yang menghubungkan titik - titik ujung yang terluar dari pulau-pulau yang termasuk dalam wilayah RI. Yang kedua, Penentuan wilayah lebar laut dari 3 mil laut menjadi 12 mil laut. Dan yang ketiga, Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) sebagai rezim Hukum Internasional, di mana batasan nusantara 200 mil yang diukur dari garis pangkal wilayah laut Indonesia. Dengan adanya Deklarasi Juanda, secara yuridis formal, Indonesia menjadi utuh dan tidak terpecah lagi.

            Berdasarkan fakta sejarah dan makna dari wawasan nusantara diatas maka kita sebagai mahasiswa harus benar benar paham dan mau untuk menjalankan dan mewujudkan wawasan nusantara sesuai dengan tujuan nasional yang tertera pada Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. Karena pada masa kemerdekaan yang sudah modern ini masih banyak ancaman yang mengancam keutuhan NKRI seperti pemberontakan atau tindakan berusaha memisahkan diri dari Indonesia seperti di Maluku dan Papua, dan juga bagaimana beberapa pihak yang berusaha mengklaim pulau-pulau terluar yang ada di perbatasan dengan Negara lain, selain itu usaha penjualan pulau-pulau kosong di Indonesia juga murupakan ancaman bagi keutuhan NKRI. Untuk itu kita sebagai pemuda calon penerus bangsa ini hendaknya mampu menghayati dan mengamalkan dengan sungguh-sungguh wawasan nusantara ini.  

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

EKSISTENSI MULTI PARTAI DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Image
Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir dan memiliki orientasi dan tujuan politik yang sama baik mempertahankan atau pun merebut kekuasaan. Dan sistem multi partai adalah sistem kepartaian suatu negara yang memiliki banyak partai dan tidak hanya satu partai saja yang dominan. Di Indonesia sistem multi partai terjadi pada era pasca kemerdekaan yang merupakan pemilu (pemilihan umum) pertama di negeri ini tepatnya pada tahun 1955 yang diikuti lebih dai 30 parpol (partai politik). Hal ini juga terulang pada era pasca reformasi setelah tumbangnya orde baru yang dipimpin oleh mantan presiden Suharto, yaitu pada  pemilu tahun 1999 dengan 48 parpol, pemilu tahun 2004 dengan 24 parpol, dan pemilu tahun 2009 dengan 34 parpol. Pertumbuhan jumlah partai di Indonesia tidak dapat dibendung karena pelarangan pembentukan partai politik baru akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang merupakan dasar Demokrasi Pancasila. Sehingga sistem multi partai di Indonesia tidak a...
Read more

Mengurai Benang Kusut HAM di Indonesia?

Image
Adanya HAM atau Hak Asasi Manusia tidak lepas oleh adanya perkembangan demokrasi di suatu Negara begitu juga di Indonesia. Saat suatu Negara menyatakan menggunakan dasar pemerintahan demokrasi maka sudah menjadi syarat mutlak bahwa hak-hak setiap personal atau manusia dalam Negara itu harus dihormati. Hal ini disebabkan dalam demokrasi semua hal dalam pemerintahan harus bersumber, dilaksanakan, dan diperuntukan bagi rakyatnya yang memiliki kebebasan. Sehingga suatu Negara dapat dikatakan sudah berdemokrasi apabila HAM sudah benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ada pelanggaran di atasnya.             HAM di Indonesia juga mulai muncul dalam wacana nasional setelah lengsernya Presiden Soeharto pada medio 1998. Hal ini dikarenakan pada masa Pemerintahan Orde Baru yang berlangsung kurang lebih selama 32 tahun tersebut HAM hampir tidak dihormati sama sekali. Faktor pendukung lainya adalah dukungan militer dalam pemerintaha...
Read more

PEMAHAMAN TENTANG NEGARA " Menyatukan Negara dan Agama: Mungkinkah? "

Image
Pemahaman akan arti kata Negara memanglah tidak sama, tentunya lebih banyak  mengacu kepada arti sebuah Negara itu sendiri yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Dengan pemenuhan ketentuan-ketentuan pada arti Negara tersebut maka suatu wilayah dapat disebut sebagai suatu Negara yang berdaulat, namun sekarang kita tidak perlu membahas terlalu jauh akan pemahaman pengertian dari kata negara tapi lebih kepada  bagaimana menyatukan agama kedalamnya. Agama memang bukan syarat baku dalam pembentukan suatu Negara akan tetapi dalam perkembangan suatu Negara agama akan memberikan dampak yang cukup penting bagi Negara tersebut. Apalagi dalam kurun waktu satu dekade ini dimana perkembangan agama sangatlah pesat dan dapat menjadi isu-isu yang cukup tajam di seluruh belahan dunia.             Saat kita baha...
Read more