HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA “Politisasi Hak-Hak Warganegara: Mengarah Kemana?”



Dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga Negara memiliki hak sebagai warga Negara, apabila disebutkan hak-hak ini cukup banyak meliputi hak kita untuk pekerjaan dan hidup layak, hak untuk mendapat pendidikan, hak untuk berserikat dan berkumpul, hak untuk memeluk agama, dan lain-lain. Dan pada masa pasca reformasi ini dimana sistem pemilihan dilakukan secara langsung telah terjadi politisasi pada hak-hak sebagai warga Negara. Politisasi ini bertujuan hanya untuk kepentingan segelintir orang, kelompok, atau partai politik saja dan akan merugikan kalangan masyarakat yang luas. Hak-hak warga Negara yang dipolitisasi cukuplah beragam jenis dan modusnya mulai dari janji-janji pemenuhan hak hingga pengaturan kebijakan mengenai hak-hak warga Negara yang diselewengkan bahkan dikorupsi. Politisasi hak-hak warga Negara yang berbentuk janji-janji biasanya terjadi pada hak warga Negara mengenai kehidupan yang layak dan pendidikan. Sedangkan politisasi hak-hak warga Negara yang biasanya diselewengkan adalah kebijakan-kebijakan penting yang merupakan kebijakan vital dan berdampak luas ke masyarakat Umum.
            Politisasi hak-hak warga Negara yang paling terlihat akhir-akhir ini adalah janji-janji yang muluk-muluk oleh calon (legislative/eksekutif) yang sedang melakukan kampanye demi terpilihnya dalam pemilihan yang sedang berlangsung. Padahal apabila kita telaah lebih jauh padahal tanpa dijanjikan pun sudah menjadi kewajiban bagi siapapun yang terpilih dalam legislative ataupun pemerintahan untuk memenuhi hak-hak warga Negara. Isu yang sering diangkat pada janji-janji politik yang tidak seharusnya adalah dalam sector kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan lapangan pekerjaan. Dan pada akhirnya setelah terpilih tidak banyak dari janji-janji tersebut yang dipenuhi, bahkan lebih banyakyang lupa daripada dipenuhi.
            Politisasi hak-hak warga Negara selanjutnya adalah dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan umum yang diselewengkan.hal ini sering kita lihat dalam ranah legislative di negeri ini yang memperjualbelikan kebijakan bahkan undang-undang oleh partai politik yang memiliki pengaruh di Dewan Perwakilan Rakyat. Contohnya adalah bagaimana kader-kader partai berkuasa yang terlibat dalam beberapa kasus korupsi, antara lain : kader Partai Demokrat yang terlibat  dalam kasus hambalang, kader Partai Golkar yang terlibat  dalam kasus pengadaan Al Qur‘an, kader Partai Keadilan Sejahtera yang terlibat  dalam kasus impor daging sapi dan masih banyak lagi yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di Negara ini dan tidak hanya disebabkan oleh kualitas pribadi pemangku jabatan yang kurang baik tapi juga dikarenakan oleh tuntutan dari partai politik yang telah mengusungnya.
            Memang sulit memisahkan hak-hak warga Negara denagan politik seperti yang disebutkan di atas namun masih bisa kita menjadikan kehidupan perpolitikan di negeri ini menjadi lebih bersih sehingga hak-hak warga negara yang terpolitisasi dapat   terpenuhi sebagai mana mestinya bukan hanya dijadikan alat politik untuk pemenangan segelintir orang saja.

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

EKSISTENSI MULTI PARTAI DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Image
Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir dan memiliki orientasi dan tujuan politik yang sama baik mempertahankan atau pun merebut kekuasaan. Dan sistem multi partai adalah sistem kepartaian suatu negara yang memiliki banyak partai dan tidak hanya satu partai saja yang dominan. Di Indonesia sistem multi partai terjadi pada era pasca kemerdekaan yang merupakan pemilu (pemilihan umum) pertama di negeri ini tepatnya pada tahun 1955 yang diikuti lebih dai 30 parpol (partai politik). Hal ini juga terulang pada era pasca reformasi setelah tumbangnya orde baru yang dipimpin oleh mantan presiden Suharto, yaitu pada  pemilu tahun 1999 dengan 48 parpol, pemilu tahun 2004 dengan 24 parpol, dan pemilu tahun 2009 dengan 34 parpol. Pertumbuhan jumlah partai di Indonesia tidak dapat dibendung karena pelarangan pembentukan partai politik baru akan melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 yang merupakan dasar Demokrasi Pancasila. Sehingga sistem multi partai di Indonesia tidak a...
Read more

Mengurai Benang Kusut HAM di Indonesia?

Image
Adanya HAM atau Hak Asasi Manusia tidak lepas oleh adanya perkembangan demokrasi di suatu Negara begitu juga di Indonesia. Saat suatu Negara menyatakan menggunakan dasar pemerintahan demokrasi maka sudah menjadi syarat mutlak bahwa hak-hak setiap personal atau manusia dalam Negara itu harus dihormati. Hal ini disebabkan dalam demokrasi semua hal dalam pemerintahan harus bersumber, dilaksanakan, dan diperuntukan bagi rakyatnya yang memiliki kebebasan. Sehingga suatu Negara dapat dikatakan sudah berdemokrasi apabila HAM sudah benar-benar dilaksanakan sebagaimana mestinya tanpa ada pelanggaran di atasnya.             HAM di Indonesia juga mulai muncul dalam wacana nasional setelah lengsernya Presiden Soeharto pada medio 1998. Hal ini dikarenakan pada masa Pemerintahan Orde Baru yang berlangsung kurang lebih selama 32 tahun tersebut HAM hampir tidak dihormati sama sekali. Faktor pendukung lainya adalah dukungan militer dalam pemerintaha...
Read more

PEMAHAMAN TENTANG NEGARA " Menyatukan Negara dan Agama: Mungkinkah? "

Image
Pemahaman akan arti kata Negara memanglah tidak sama, tentunya lebih banyak  mengacu kepada arti sebuah Negara itu sendiri yaitu suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut. Dengan pemenuhan ketentuan-ketentuan pada arti Negara tersebut maka suatu wilayah dapat disebut sebagai suatu Negara yang berdaulat, namun sekarang kita tidak perlu membahas terlalu jauh akan pemahaman pengertian dari kata negara tapi lebih kepada  bagaimana menyatukan agama kedalamnya. Agama memang bukan syarat baku dalam pembentukan suatu Negara akan tetapi dalam perkembangan suatu Negara agama akan memberikan dampak yang cukup penting bagi Negara tersebut. Apalagi dalam kurun waktu satu dekade ini dimana perkembangan agama sangatlah pesat dan dapat menjadi isu-isu yang cukup tajam di seluruh belahan dunia.             Saat kita baha...
Read more